Oleh: Wendhy Yanuar Prathama, SH MH
(Advokat dan Akademisi)
JAMBI, netinfo.id – Kota Jambi saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait manajemen limbah domestik. Meski pemerintah kota telah berupaya menertibkan estetika dan ritme pembuangan melalui kebijakan jam operasional (pukul 18.00 hingga 06.00 WIB) serta penerapan metode OPBM (Optimasi Pengangkutan Bak Sampah), realita di lapangan menunjukkan bahwa formula ini belum menyentuh akar masalah.
Batasan “Jam Malam” dan Celah Metode OPBM
Kebijakan pembatasan jam buang sampah seringkali berbenturan dengan ritme aktivitas masyarakat urban yang dinamis. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di titik-titik yang tidak semestinya di luar jam tersebut.
Di sisi lain, metode OPBM yang digadang-gadang mampu mengoptimalkan sirkulasi armada pengangkutan, pada kenyataannya baru sebatas menyelesaikan urusan logistik yakni bagaimana memindahkan sampah secepat mungkin dari TPS ke TPA.
Masalahnya, OPBM tetaplah bagian dari paradigma lama: kumpul-angkut-buang. Sistem ini sangat bergantung pada besarnya retribusi yang dipungut dari masyarakat untuk membiayai operasional armada.
Akibatnya, alih-alih menjadi solusi yang berkelanjutan, pengelolaan sampah justru menjadi beban finansial baru bagi warga dan terus menguras APBD sebagai cost center (pusat biaya).
Jika sistem hilirisasi setelah sampah diangkut tidak berjalan, maka pembatasan jam dan pembenahan rute lewat OPBM hanya menjadi solusi kosmetik yang menunda ledakan volume sampah di TPA Talang Gulo kelak.
Urgensi BUMD: Solusi Tanpa Beban, Berbuah Pendapatan
