Maka pendekatan kita tidak boleh berhenti pada penindakan hukum saja. Penegakan hukum memang penting, tetapi pencegahan jauh lebih krusial.
Ada beberapa hal yang menurut saya mendesak untuk dilakukan:
Pertama, transparansi anggaran pendidikan harus dibuka seluas-luasnya, tidak hanya di level pusat, tetapi sampai ke satuan pendidikan. Publik berhak tahu ke mana arah uang itu digunakan.
Kedua, penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Sekolah, komite, hingga masyarakat sipil perlu diberi ruang dan akses untuk ikut mengawasi.
Ketiga, reformasi budaya birokrasi pendidikan. Kita tidak bisa lagi mentolerir praktik “main proyek” dalam sektor yang menyangkut masa depan anak bangsa.
Dan yang paling penting, kita harus mengembalikan marwah pendidikan sebagai ruang pembentukan manusia, bukan ruang transaksi kepentingan.
Kasus ini harus menjadi momentum refleksi bersama. Bahwa membangun pendidikan tidak cukup dengan program dan anggaran besar, tetapi harus dibarengi dengan kejujuran, integritas, dan keberpihakan pada peserta didik.
Karena pada akhirnya, pendidikan bukan soal gedung megah atau proyek miliaran rupiah melainkan tentang masa depan yang sedang kita titipkan hari ini.(*)
