Agusman menekankan bahwa keamanan dan ketahanan siber bukan semata tanggung jawab fungsi teknologi informasi, melainkan bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan yang memerlukan keterlibatan aktif direksi, dewan komisaris, dan seluruh pegawai.
Sementara itu, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa ancaman siber telah menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman ini disusun OJK dengan dukungan dan masukan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.
Penguatan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen
Selain peluncuran pedoman keamanan dan ketahanan siber, kegiatan tersebut juga diikuti dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP) sebagai bentuk komitmen memperkuat praktik penagihan yang beretika, profesional, dan bertanggung jawab.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegas Agusman.
Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK mendorong penyelenggara LPBBTI untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan ketahanan operasional, termasuk dalam menjaga keamanan data serta memberikan layanan yang aman dan bertanggung jawab kepada masyarakat, guna mendukung pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.(*)
