JAMBI, netinfo.id – Menjelang pelaksanaan wisuda pada 21 November 2026, persoalan legalitas badan penyelenggara Universitas Batanghari (Unbari) masih menjadi sorotan.
Pasalnya, sengketa mengenai yayasan yang memiliki kewenangan sah sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi tersebut masih bergulir di pengadilan.
Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) Bersatu, Zulfikar, menegaskan bahwa gugatan yang diajukan pihaknya bukan bertujuan mengganggu aktivitas akademik maupun pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di Unbari.
Menurutnya, gugatan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum mengenai badan penyelenggara atau yayasan yang secara sah berwenang mengelola perguruan tinggi.
“Persoalan yang sekarang kita bicarakan adalah badan penyelenggara, yang berkaitan dengan badan hukum yayasan. Tidak terkait dengan kita mau mengganggu tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu harus terus berjalan,” ujar Zulfikar.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penyelenggaraan perguruan tinggi harus dilakukan oleh badan penyelenggara yang memiliki legalitas dan berbadan hukum sah.
Zulfikar menilai, persoalan mendasar saat ini adalah belum adanya kepastian mengenai yayasan yang secara hukum diakui sebagai badan penyelenggara Unbari.
Ia juga menyoroti keberadaan Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) 2010 yang, menurutnya, masih menyisakan persoalan terkait kronologi perubahan akta dan keberlanjutan yayasan sejak awal berdirinya Unbari.
“Memang secara struktur kami merasa benar. Tetapi persoalan ini menjadi sengketa karena tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Karena itu, kita menunggu putusan pengadilan,” katanya.
Lebih lanjut, Zulfikar mempertanyakan dasar kewenangan pengangkatan pimpinan Unbari apabila legalitas badan hukum yayasan yang mengangkatnya masih menjadi sengketa.
Menurutnya, Kementerian Pendidikan Tinggi dalam memproses pengesahan pimpinan perguruan tinggi semestinya tetap memperhatikan kepastian badan hukum yayasan sebagai penyelenggara.
