“Secara hukum, Dikti semestinya harus berpijak kepada badan hukum yang sah dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Merekalah yang menentukan mana badan hukum yang sah,” tegasnya.
Meski demikian, Zulfikar menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan pelaksanaan wisuda Unbari pada 21 November mendatang. Menurutnya, wisuda harus tetap dilaksanakan agar mahasiswa tidak dirugikan akibat konflik kelembagaan yang sedang berlangsung.
Namun, ia menilai persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pihak yang memiliki kewenangan sah untuk menandatangani ijazah para lulusan.
“Secara wisuda silakan dijalankan. Karena kalau tidak dijalankan sangat merugikan mahasiswa. Tetapi siapa yang berhak sebagai rektor untuk menandatangani ijazah itu, akan teruji secara hukum dan melalui pengakuan masyarakat serta pengadilan nanti,” ungkapnya.
Zulfikar mengatakan, YPJ Bersatu telah menyampaikan surat kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi serta Kementerian Hukum dan HAM, agar persoalan kelembagaan Unbari mendapat tindak lanjut.
Pihaknya juga mengklaim telah mengajukan usulan pimpinan perguruan tinggi dari YPJ Bersatu. Namun, hingga kini mereka masih menunggu kepastian hukum mengenai pihak yang berhak menjadi badan penyelenggara Unbari.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai legalitas pihak yang akan menandatangani ijazah mahasiswa pada wisuda 21 November 2026, perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X memilih tidak memberikan tanggapan.
“Pokoknya terkait hal itu no comment,” ujarnya singkat.
Belum adanya penjelasan dari LLDIKTI Wilayah X membuat persoalan kewenangan penandatanganan ijazah di tengah sengketa kelembagaan Unbari masih menjadi perhatian, terutama bagi mahasiswa yang akan mengikuti wisuda.
Kepastian hukum mengenai badan penyelenggara dan kewenangan pimpinan perguruan tinggi diharapkan segera diperoleh melalui proses hukum yang sedang berjalan agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum bagi para lulusan Unbari.(*)
