JAKARTA, netinfo.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK membangun industri LPBBTI yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan risiko operasional layanan keuangan digital.
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, dalam peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI di Jakarta, Selasa (10/11),
menegaskan bahwa industri LPBBTI harus beralih dari pendekatan yang hanya berfokus pada keamanan siber (cyber security) menuju penguatan ketahanan siber (cyber resilience).
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman.
Pedoman tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Pedoman juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat maturitas keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur. Penerapannya dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko sesuai skala, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
