SURABAYA, netinfo.id – Isu keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya menjadi perhatian publik. Kabar tersebut mencuat setelah Gibran dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi orang nomor dua di Indonesia.
Menanggapi isu tersebut, Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fahrul Muzaqqi, mengatakan bahwa apabila keinginan mundur tersebut benar-benar berasal dari inisiatif pribadi Gibran, maka semua pihak perlu menghormati keputusan tersebut.
Menurut Fahrul, keputusan seorang pejabat untuk mengundurkan diri merupakan hak yang patut dihargai, tanpa perlu dikaitkan dengan berbagai spekulasi mengenai persaingan politik di lingkaran pemerintahan.
“Saya rasa kita patut menghormati dan mengapresiasi seandainya memang itu keinginan sendiri dari Mas Wapres kepada Pak Presiden untuk mundur. Artinya, Mas Wapres menginginkan mundur dari jabatannya,” kata Fahrul.
Ia menilai, jika Gibran benar-benar mundur, berbagai spekulasi publik kemungkinan akan bermunculan. Namun, Fahrul mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan keputusan tersebut dengan kemenangan atau kekalahan kubu politik tertentu.
Fahrul menegaskan, persoalan tersebut sebaiknya dilihat sebagai fakta politik apabila memang terdapat pernyataan resmi mengenai keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
“Saya hanya melihat bahwa itu fakta politik. Misalnya, memang ada pernyataan bahwa Mas Wapres itu menginginkan mundur dari jabatannya dan itu menjadi inisiatif dari yang bersangkutan sendiri tanpa harus ada desakan atau mungkin tekanan, baik secara parlemen maupun ekstra parlemen,” jelasnya.
Meski demikian, Fahrul mengingatkan bahwa mundurnya seorang wakil presiden di tengah masa jabatan dapat menjadi preseden bagi perjalanan politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Ia mengaku kurang sepakat apabila pergantian posisi wakil presiden terjadi akibat desakan dari pihak luar, baik melalui jalur parlemen maupun gerakan di luar parlemen.
Menurutnya, jika pengunduran diri terjadi karena tekanan politik, hal tersebut berpotensi membuka ruang bagi munculnya pola serupa pada masa pemerintahan berikutnya.
“Ketika mundurnya itu karena desakan atau karena tekanan atau dalam tanda kutip dipaksa, baik secara parlementer maupun ekstra parlementer, itu berisiko menjadi preseden ke depannya,” ungkap Fahrul.
Ia juga menyoroti adanya kekhawatiran bahwa posisi wakil presiden ke depan dapat menjadi objek pergantian di tengah masa jabatan melalui tekanan politik.
Namun, Fahrul kembali menegaskan bahwa apabila keputusan mundur tersebut benar-benar merupakan kehendak pribadi Gibran, maka keputusan itu tetap harus dihormati.
“Kalau memang itu inisiatifnya Gibran sendiri, ya, semua pihak patut menghormati itu,” tandasnya.
Dikutip dari http://detik.com
