“Yayasan mengklaim bahwa fasilitas yang ada di dapur SPPG adalah milik yayasan, padahal faktanya itu milik dapur,” ujarnya.
Ramos juga mengungkapkan bahwa 11 dapur SPPG yang saat ini didampinginya berada di bawah naungan tiga yayasan yang disebut dikelola oleh satu keluarga. Ia menyebut salah satu pengurus yayasan berinisial P yang merupakan anggota aktif kepolisian, bersama sejumlah anggota keluarga lainnya.
“Benar, mereka satu keluarga memiliki tiga yayasan. Kami juga mempertanyakan bagaimana anggota polisi aktif dan PNS aktif bisa terlibat dalam pengelolaan yayasan yang menjalankan aktivitas bisnis,” katanya.
Akibat dugaan pemalsuan dokumen tersebut, lanjut Ramos, pihak dapur atau mitra SPPG tidak tercatat sebagai mitra resmi sehingga tidak memiliki akses terhadap informasi penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.
Menurutnya, transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sangat penting mengingat program tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional.
“MBG ini proyek prioritas pemerintah. Kami sebagai pemilik dapur juga ingin ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya program pemerintah tersebut,” pungkasnya.(*)
