“Opini WTP yang kembali diraih ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD, bukan hanya Badan Keuangan Daerah.
Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, rekomendasi yang diberikan BPK RI akan menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pada tahun-tahun mendatang.
“Yang terpenting bukan hanya memperoleh opini WTP, tetapi bagaimana tata kelola keuangan daerah semakin baik, transparan, akuntabel, dan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dilla menegaskan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan landasan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor pemerintahan.
“Ini menjadi pedoman bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Kepercayaan yang diberikan harus dijaga dengan kerja nyata dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)
