JAMBI, netinfo.id – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak melalui perlindungan, pendidikan yang inklusif, serta penguatan peran keluarga dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Bunda PAUD Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, S.E., saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Kabar Jambi di TVRI Stasiun Jambi bertema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”, Kamis (23/7/2026).
Bunda PAUD Provinsi Jambi menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum refleksi bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang secara optimal.
“Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus yang harus kita jaga bersama. Tanggung jawab memenuhi hak-hak anak bukan hanya berada di tangan orang tua, tetapi juga memerlukan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat desa,” ujar Hesnidar Haris.
Dalam kesempatan tersebut, Bunda PAUD memaparkan berbagai langkah strategis yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang inklusif dan ramah anak tanpa diskriminasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendampingan bagi anak-anak dari Suku Anak Dalam (SAD) agar memperoleh kesempatan belajar di sekolah umum dengan pendekatan yang menghargai budaya dan karakter mereka.
Selain itu, perhatian juga diberikan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Melalui sinergi bersama Dekranasda Provinsi Jambi, berbagai program pengembangan potensi nonakademik seperti pelatihan membatik dan ruang apresiasi bakat terus dikembangkan guna meningkatkan kemandirian serta rasa percaya diri anak-anak penyandang disabilitas.
Pemenuhan hak pendidikan juga diberikan kepada anak-anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sehingga mereka tetap memperoleh akses pendidikan dan pendampingan mental sebagai bekal membangun masa depan yang lebih baik.
