HeadlineNasionalPeristiwa

Film “Pesta Babi” Ungkap Dugaan Kesewenang-wenangan Pemerintah terhadap Masyarakat Adat Papua

×

Film “Pesta Babi” Ungkap Dugaan Kesewenang-wenangan Pemerintah terhadap Masyarakat Adat Papua

Sebarkan artikel ini

netinfo.id – Film dokumenter Pesta Babi menjadi sorotan karena mengangkat kisah perjuangan masyarakat adat Papua yang merasa terancam oleh proyek pangan dan energi berskala besar di wilayah mereka.

Dimana, film pendek karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale, merupakan proyek film yang menyoroti isu masyarakat adat dan krisis ekologi di Papua Selatan.

Film ini diproduksi oleh Watchdoc dan telah diputar di salah satu kafe di Kota Jambi pada Sabtu, 17 Mei 2026, sekitar pukul 19.30 WIB.

Film ini menampilkan berbagai kesaksian warga adat yang menilai pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua.

Dokumenter tersebut menggambarkan bagaimana proyek food estate, perkebunan sawit, hingga biodiesel masuk ke kawasan hutan adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Dalam narasi film, pemerintah disebut tengah mendorong program pencampuran bioetanol 10 persen atau E10, perluasan perkebunan sawit untuk program biodiesel B50, hingga pembukaan peternakan dalam skala ratusan ribu hektare.

Namun di balik ambisi proyek itu, masyarakat adat Papua mengaku harus menghadapi hilangnya hutan, rusaknya rawa, dan menyempitnya ruang hidup mereka.

Film ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang digadang-gadang sebagai solusi ketahanan pangan nasional justru memunculkan konflik baru di tanah Papua.

Salah satu tokoh yang disorot adalah Yasinta Muliwek dari suku Malind di Merauke. Dalam film tersebut, Yasinta menggambarkan bagaimana hutan dan rawa yang menjadi sumber pangan masyarakat perlahan dihancurkan untuk pembangunan jalan dan pembukaan lahan pertanian skala besar.

Jalan sepanjang ratusan kilometer dibangun membelah kawasan adat, sementara jutaan hektare lahan disiapkan untuk proyek pangan nasional.

Warga disebut kesulitan menolak proyek tersebut karena adanya pengawalan aparat keamanan di sekitar lokasi pembangunan. Kehadiran aparat dinilai membuat masyarakat takut menyampaikan penolakan secara terbuka.

READ  Diduga Terencana, Kasus Polisi Perkosa Remaja di Jambi Terungkap Lewat Rekonstruksi

Kisah serupa juga dialami Natalis Puwer, seorang petani muda Papua yang merasa masyarakat adat justru ditinggalkan setelah hutan mereka diubah menjadi sawah.

Menurutnya, banyak lahan yang akhirnya tidak tergarap maksimal karena masyarakat tidak memiliki modal, pupuk, hingga peralatan untuk mengelola pertanian modern.