Film itu juga menampilkan Vincent Wibalu dari suku Yei yang menyoroti pembukaan hutan adat untuk kepentingan perkebunan tebu dan bioenergi. Selain kehilangan hutan, masyarakat adat mengaku khawatir tanah mereka juga akan digunakan sebagai kawasan pendukung militer untuk pengamanan proyek strategis nasional.
Sorotan paling kuat datang dari perjuangan masyarakat suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel. Tokoh adat Frankie Wong dalam film tersebut menyebut hutan adat mereka terus terancam ekspansi sawit untuk kebutuhan biodiesel. Masyarakat Awyu menilai tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan leluhur yang harus dijaga.
Dalam salah satu adegan, warga memasang ribuan salib merah dan palang adat sebagai simbol penolakan terhadap perusahaan perkebunan sawit.
Mereka menganggap hutan adalah “supermarket” alami yang menyediakan makanan, obat-obatan, bahan bangunan, hingga ruang spiritual bagi masyarakat adat.
Film itu juga memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap warga yang aktif menolak perusahaan. Sejumlah tokoh adat mengaku mendapat tekanan agar mencabut palang adat dan menghentikan aksi penolakan.
Mereka menilai pendekatan yang digunakan pemerintah dan perusahaan cenderung mengedepankan kekuasaan dibanding dialog dengan masyarakat.
Tokoh adat lainnya, William Kimco dari suku Muyuk, menggambarkan kekhawatiran masyarakat di wilayah pedalaman yang merasa suatu saat wilayah mereka juga akan menjadi sasaran proyek negara.
Mereka hidup jauh di perbatasan dan sebagian bahkan belum memiliki akses administrasi negara yang memadai, tetapi telah turun-temurun tinggal di kawasan tersebut jauh sebelum hadirnya batas negara modern.
Film Pesta Babi kemudian menutup ceritanya dengan narasi kuat tentang ancaman kepunahan budaya dan identitas masyarakat adat Papua. Dokumenter ini membandingkan situasi yang terjadi di Papua dengan sejarah hilangnya peradaban suku-suku asli di berbagai belahan dunia akibat kolonialisme dan ekspansi ekonomi.
Selain menyoroti kerusakan lingkungan, film tersebut juga menyinggung dampak panjang operasi militer dan konflik berkepanjangan di Papua yang disebut ikut memperburuk kondisi masyarakat adat.
Kehadiran proyek-proyek besar dianggap semakin mempersempit ruang hidup masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan hutan.
Melalui dokumenter ini, para pembuat film ingin menunjukkan bahwa persoalan pembangunan di Papua bukan hanya soal ekonomi dan investasi, tetapi juga menyangkut hak hidup, identitas budaya, dan masa depan masyarakat adat yang selama ini bergantung pada alam serta tanah leluhur mereka.(*)
