JAMBI, netinfo.id – Pembangunan jalan tol di Provinsi Jambi menghadapi tantangan serius dalam proses pembebasan lahan. Kebutuhan anggaran untuk membayar ganti rugi tanah kini melonjak hingga mendekati Rp700 miliar. Ironisnya, dana yang tersedia saat ini baru sekitar Rp100 miliar atau jauh dari total kebutuhan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Gubernur Jambi, Al Haris, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi Tahun 2026.
Ia mengungkapkan, membengkaknya biaya pembebasan lahan tidak terlepas dari kenaikan harga tanah yang turut dipengaruhi meningkatnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Menurut Al Haris, persoalan pembebasan lahan sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Pada 2022, kebutuhan anggaran untuk ganti rugi lahan diperkirakan hanya sekitar Rp5 miliar.
Namun, seiring berjalannya waktu, nilai tersebut terus meningkat karena pemilik tanah menyesuaikan harga jual dengan kondisi ekonomi dan kenaikan harga sawit.
“Seiring dengan harga sawit yang naik, harga ganti rugi lahan ikut naik juga. Petani kita yang dulu mau sekian, karena harga TBS-nya sudah Rp3.000 sekian, dia naikkan harga. Akhirnya, eskalasi kita mendekati angka Rp700 miliar, ganti rugi lahannya saja,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala dalam mempercepat pembangunan jalan tol di Jambi. Dari total kebutuhan yang mendekati Rp700 miliar, pemerintah baru memiliki anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembayaran ganti rugi lahan.
Al Haris menjelaskan, pembangunan fisik jalan tol menggunakan dana pinjaman atau loan, sedangkan pembebasan lahan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Perbedaan skema pendanaan tersebut membuat proses pembebasan lahan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran pelaksanaan proyek.
Persoalan lainnya adalah ketentuan yang mengharuskan progres pembebasan lahan mencapai lebih dari 50 persen sebelum kontrak pekerjaan dapat berjalan. Menurut Al Haris, ketentuan tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan proyek jika pekerjaan harus menunggu hingga persentase pembebasan lahan terpenuhi.
“Kalau kita menunggu itu, maka kontraknya sulit berjalan,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Al Haris mengaku telah menyampaikan usulan kepada Deputi Infrastruktur Bappenas dalam pertemuan beberapa waktu lalu.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran ganti rugi lahan, sehingga proses konstruksi tetap bisa berjalan secara bertahap.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar pekerjaan jalan tol dapat mulai dilaksanakan ketika anggaran yang tersedia telah digunakan dan progres pembebasan lahan mencapai sekitar 20 persen.
Dengan skema tersebut, proyek tidak harus menunggu seluruh proses pembebasan lahan selesai atau mencapai lebih dari 50 persen.
Selanjutnya, proses pembayaran ganti rugi dapat dilanjutkan secara bertahap ketika tambahan anggaran tersedia. Skema ini diharapkan dapat mencegah keterlambatan kontrak sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan jalan tol di Jambi.
“Mudah-mudahan ini bisa. Saya berharap nanti kalau Rp100 miliar ini selesai digunakan, progresnya 20 persen, jangan sampai kontrak kerja terhambat. Sambil berjalan, kita bisa teruskan. Nanti kalau uang tersedia, pembayaran juga bisa dilanjutkan,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Jambi berharap adanya dukungan dan solusi dari pemerintah pusat agar persoalan keterbatasan anggaran pembebasan lahan tidak terus menjadi penghambat pembangunan infrastruktur jalan tol di daerah tersebut.(*)
