MUARO JAMBI, netinfo.id – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan (adminduk). Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan menggandeng PT Pos Indonesia untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan profesional bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Administrasi Kependudukan sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), sejumlah OPD teknis, serta PT Pos Indonesia.
Kegiatan berlangsung di Hotel Ratu Duo, Kota Jambi, Kamis (22/10/2026), dengan mengusung tema “Bersama Mewujudkan Pelayanan Adminduk yang Modern, Profesional, dan Terpercaya”. Forum tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Dukcapil Muaro Jambi, pimpinan PT Pos Indonesia Perwakilan Jambi, jajaran kepala OPD, para camat, akademisi, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Sekda Budhi Hartono menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wadah strategis untuk menyerap aspirasi, masukan, dan harapan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Ia menjelaskan, pelaksanaan FKP merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang dialog dua arah antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah diharapkan mampu membangun sistem pelayanan publik yang lebih adil, transparan, responsif, dan akuntabel.
“FKP ini bukan sekadar agenda formalitas belaka, melainkan instrumen vital yang menjadi indikator Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) KemenPANRB, MCP-KPK, Zona Integritas WBK/WBBM, hingga penilaian dari Ombudsman RI,” tegas Budhi Hartono.
Ia juga mengingatkan bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari.
Dokumen kependudukan seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, hingga akta kematian bukan hanya sebatas kelengkapan administrasi, tetapi menjadi dokumen penting yang menentukan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial.
Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan adminduk harus menjadi perhatian bersama. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antarinstansi agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang semakin mudah dijangkau, efektif, dan memberikan kepastian.
Melalui forum konsultasi publik dan penandatanganan kerja sama tersebut, Pemkab Muaro Jambi berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang modern, profesional, dan terpercaya.
Sinergi lintas OPD bersama PT Pos Indonesia diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.(*)
