Opini Hukum
Oleh: ELAS ANRA DERMAWAN, SH
(Kuasa Hukum Wawan Setiawan)
JAMBI, netinfo.id – Dalam setiap proses peradilan pidana, khususnya perkara yang mendapat perhatian publik luas, terdapat satu prinsip fundamental yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa kebenaran hukum hanya dapat ditentukan melalui mekanisme pembuktian yang sah dan objektif di persidangan.
Setiap keterangan yang muncul dalam proses hukum harus diuji secara kritis dan proporsional sebelum dapat dinilai sebagai fakta hukum yang sebenarnya.
Dalam dinamika persidangan perkara yang sedang berjalan, nama Rudy muncul dan bahkan disebut sebagai pihak yang berperan sebagai broker atau perantara dalam rangkaian peristiwa yang diperiksa oleh pengadilan.
Penyebutan posisi seperti ini tentu menempatkan Rudy dalam ruang yang cukup strategis dalam konstruksi cerita perkara tersebut. Namun dalam perspektif hukum pembuktian, posisi sebagai perantara juga mengandung konsekuensi logis bahwa setiap keterangan yang disampaikan harus diuji secara lebih ketat dan tidak dapat diterima begitu saja sebagai kebenaran mutlak.
Dalam praktik hukum pidana, seseorang yang berada dalam posisi perantara sering kali berada di antara berbagai kepentingan. Posisi seperti ini secara teoritis membuka kemungkinan bahwa suatu narasi yang disampaikan dapat saja mengalami distorsi, baik dalam bentuk penambahan, pengurangan, maupun penafsiran subjektif terhadap suatu peristiwa.
Oleh karena itu, hukum acara pidana Indonesia tidak pernah menempatkan satu keterangan sebagai dasar tunggal untuk menentukan kesalahan seseorang.
Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan.
Dengan demikian, suatu keterangan baru dapat bernilai sebagai fakta hukum apabila didukung oleh alat bukti lain yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga membentuk keyakinan hakim yang rasional dan objektif. Dalam doktrin klasik hukum pembuktian juga dikenal asas “unus testis nullus testis”, yang berarti satu saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa pidana tanpa didukung bukti lainnya.
Dalam konteks tersebut, keterangan yang disampaikan oleh Rudy yang dalam persidangan disebut sebagai broker harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian yang rasional.
Pengadilan harus menilai konsistensi narasi yang disampaikan, kesesuaian dengan bukti lain, serta apakah terdapat fakta objektif yang menguatkan cerita tersebut. Tanpa adanya dukungan bukti yang memadai, suatu keterangan pada
dasarnya tetap berada pada level narasi yang harus diuji, bukan fakta hukum yang final.
