Di sisi lain, implementasi Terapi Pencegahan TBC (TPT) belum optimal, sehingga peluang mencegah kasus baru belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam kombinasi kondisi tersebut, sebagian kasus tetap berada di luar jangkauan sistem sebagai missing cases, menunjukkan bahwa kasus belum sepenuhnya terdeteksi, tidak tercatat dan berpotensi terus menularkan penyakit di masyarakat.
Namun, persoalan tidak berhenti pada aspek deteksi. Struktur sistem penanggulangan TBC masih terfragmentasi. Integrasi data belum berjalan utuh. Peran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memastikan validitas Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya terhubung dengan sistem kesehatan.
Akibatnya, sebagian pasien tidak masuk dalam sistem pelaporan, tidak terhubung dengan bantuan sosial dan tidak terpantau dalam pengobatan.
Di sisi teknis, Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tersedia sebagai instrumen utama pencatatan dan pemantauan di daerah.
Namun, efektivitasnya dibatasi oleh dua persoalan mendasar, keterbatasan sumber daya manusia dan keterlambatan input data. Petugas yang merangkap fungsi menyebabkan pelaporan tidak konsisten, sementara keterlambatan penginputan membuat data kehilangan nilai sebagai instrumen pengambilan keputusan yang tepat waktu.
Dalam kondisi ini, data tidak lagi berfungsi sebagai alat pengendalian program, melainkan sekadar arsip administratif yang tertinggal dari dinamika lapangan.
Kelemahan lain terletak pada aspek deteksi. Intensifikasi penemuan kasus sangat bergantung pada ketersediaan alat diagnostik, khususnya Tes Cepat Molekuler (TCM). Ketimpangan distribusi alat dan kapasitas pemeriksaan menyebabkan sebagian kasus tetap tidak teridentifikasi, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
Dimensi sosial memperkuat kompleksitas persoalan. Pengobatan TBC yang berlangsung dalam jangka panjang membutuhkan stabilitas ekonomi pasien. Tanpa dukungan dari Dinas Sosial, risiko putus obat tetap tinggi. Keterhubungan dengan skema jaminan kesehatan seperti KIS, Jamkesda, dan BPJS Kesehatan menjadi prasyarat dasar.
Faktor lingkungan juga tidak dapat diabaikan. Hunian padat, ventilasi buruk dan sanitasi yang tidak layak merupakan determinan langsung penularan. Dalam konteks ini, peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi bagian integral dari strategi pengendalian. Tanpa intervensi pada lingkungan, penanganan medis akan cenderung berulang.
Keterlibatan sektor non-pemerintah masih terbatas. Perusahaan dan kawasan industri belum sepenuhnya diintegrasikan dalam strategi penemuan kasus. Padahal, skrining TBC pada karyawan serta masyarakat di sekitar wilayah operasional merupakan instrumen efektif untuk menjangkau populasi produktif dengan mobilitas tinggi.
Seluruh persoalan tersebut bermuara pada satu kesimpulan structural, ketiadaan integrasi lintas sektor yang berbasis satu data. Selama data kependudukan, data kesehatan, data sosial, dan data permukiman berjalan dalam sistem yang terpisah, intervensi akan terus parsial dan tidak sinkron.
Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar koordinasi administratif, melainkan mekanisme lintas sektor yang bekerja secara sistematis, terukur, dan berbasis indikator kinerja dengan satu rujukan data yang sama sebagai dasar pengambilan keputusan.
Tanpa integrasi yang nyata, data akan tetap terfragmentasi, kasus akan tetap tersembunyi, dan intervensi akan terus kehilangan sasaran. Target eliminasi tidak akan gagal karena kekurangan program, melainkan karena kegagalan sistem dalam bekerja sebagai satu kesatuan.(*)
