“Kami sudah memberikan klarifikasi kepada penyidik. Saya tidak merasa melakukan pemalsuan dokumen tersebut,” ujarnya.
Menurut Novylan, yayasan hanya menjalankan fungsi sesuai petunjuk teknis dari BGN, mulai dari pengelolaan SPPG, perekrutan tenaga kerja, hingga menjalin kerja sama dengan pemasok kebutuhan dapur.
Terkait dokumen administrasi yang dipersoalkan, ia menyebut seluruh proses tersebut ditangani oleh tim administrasi yayasan.
Novylan juga tidak membantah bahwa dirinya berstatus ASN aktif dan suaminya merupakan anggota Polri aktif. Namun, ia menegaskan yayasan yang dikelolanya merupakan lembaga independen yang tidak memiliki hubungan dengan institusi Polri.
“Kami mengelola yayasan secara mandiri, bukan yayasan milik Polri. Yayasan ini bersifat nonprofit dan kami tidak pernah menyembunyikan status sebagai ASN maupun anggota Polri,” katanya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyebut perkara saat ini masih berada pada tahap penyelidikan.
“Sudah berproses di tahap penyelidikan,” kata Erlan.
Penyidik saat ini masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diajukan para mitra SPPG guna memastikan fakta-fakta yang ada serta menilai ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.(*)
Sumber : http://tribunjambi.com
