Lebih jauh, dalam perspektif good governance, proses hukum ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi. Tidak adanya “tameng kekuasaan” dalam penanganan perkara korupsi menjadi sinyal kuat bahwa mekanisme checks and balances berjalan secara efektif.
Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik, terutama dalam konteks pengelolaan sektor pendidikan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Namun demikian, independensi penegakan hukum harus tetap diimbangi dengan penghormatan terhadap prinsip due process of law dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).
Setiap proses hukum harus dilaksanakan secara hatihati, berbasis alat bukti yang sah, serta bebas dari tekanan opini publik maupun kepentingan politik. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan.
Pada akhirnya, pengusutan kasus DAK DIKNAS Jambi harus dipahami sebagai bagian dari proses pematangan sistem hukum dan pemerintahan daerah.
Relasi tanpa proteksi institusional antara Pemprov dan Kejaksaan bukanlah bentuk disharmoni, melainkan justru cerminan kedewasaan demokrasi dan komitmen terhadap supremasi hukum.
Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.(*)
