Besarnya angka yang harus dikejar dalam waktu relatif singkat tersebut menunjukkan tingginya tekanan terhadap pemerintah untuk mengamankan target APBN 2026.
Pemerintah pun secara khusus meminta dukungan masyarakat dan media agar pengumpulan pajak dapat berjalan optimal.
Pemerintah beralasan, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan belanja negara dan berbagai program prioritas masyarakat.
Namun, di tengah upaya mengejar target penerimaan tersebut, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang pajak juga menjadi hal penting.
Sebab, masyarakat bukan hanya dituntut memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga berhak mengetahui sejauh mana uang yang dikumpulkan negara benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.(*)











