Selanjutnya, OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun akan menerbitkan penegasan terkait pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai program prioritas pemerintah. Penegasan ini dinilai penting karena berimplikasi pada aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan.
Untuk memperkuat koordinasi, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah.
Satgas ini akan melibatkan OJK, kementerian terkait, BP Tapera, asosiasi pengembang, serta pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala di sektor jasa keuangan.
OJK juga menegaskan bahwa data dalam SLIK tidak secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya permohonan kredit atau pembiayaan. SLIK merupakan informasi yang digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam analisis kredit.
Sebelumnya, OJK telah menerbitkan Surat Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 terkait dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta peningkatan kualitas pelaporan SLIK. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa SLIK bersifat netral dan bukan merupakan daftar hitam.
OJK juga menegaskan tidak terdapat ketentuan yang melarang pemberian kredit kepada debitur dengan kualitas kredit selain lancar, termasuk dalam penggabungan fasilitas pembiayaan, khususnya untuk kredit bernilai kecil.
Keputusan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada MBR tetap menjadi kewenangan masing-masing bank dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. OJK pun terus mendorong perbankan untuk meningkatkan kualitas dan pembaruan data SLIK secara berkala.
“OJK akan terus mendukung dan mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kami,” tutup Friderica.(*)
