“Edukasi hukum sangat penting agar masyarakat SAD dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa kehilangan jati diri,” tambah Kapolda.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut sebagai bentuk upaya mewujudkan kesetaraan sosial.
“Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Semua memiliki kedudukan yang sama, karena kita semua bersaudara,” ujarnya.
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) guna memperkuat sinergi dan merumuskan langkah strategis ke depan dalam pemberdayaan Suku Anak Dalam.
Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kehadiran Kapolda sebagai pemateri utama menunjukkan komitmen kuat Polri dalam membangun stabilitas sosial melalui pendekatan edukatif dan humanis.
“Bapak Kapolda Jambi menekankan bahwa edukasi hukum merupakan kunci utama dalam mencegah konflik serta memperkuat pemahaman masyarakat adat terhadap hak dan kewajibannya.
Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom yang aktif membangun harmoni sosial,” ujar Kabid Humas.
Ia menambahkan, Polda Jambi akan terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemberdayaan Suku Anak Dalam secara berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan tercipta stabilitas sosial yang kokoh serta kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadilan,” tutupnya.(*)
