Selain itu, pemerintah juga menjelaskan komposisi belanja daerah, di mana belanja operasional masih didominasi oleh belanja pegawai.
“Belanja pegawai mencapai 54 persen dari total belanja operasional atau sekitar 37,96 persen dari total belanja daerah,” ungkapnya.
Menanggapi masukan Fraksi Demokrasi Keadilan, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi retribusi, penguatan pengawasan anggaran, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami telah menginstruksikan perangkat daerah untuk menggali potensi-potensi baru guna meningkatkan PAD serta memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga,” tegas Bupati.
Penurunan Kemiskinan dan Pengembangan Pelabuhan
Dalam sektor sosial, pemerintah mencatat penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 10,16 persen pada 2024 menjadi 9,96 persen pada tahun 2025.
Sementara itu, terkait pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk investor.
“Pelabuhan Muara Sabak memiliki potensi besar sebagai hub logistik. Kami terus mendorong percepatan pemanfaatannya melalui sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.
Menanggapi isu yang terjadi pada Bank Jambi, pemerintah memastikan bahwa permasalahan telah ditangani dan tidak lagi menimbulkan laporan dari masyarakat.
“Bank Jambi telah menjamin bahwa kesalahan sistem menjadi tanggung jawab mereka, dan saat ini pelayanan terus ditingkatkan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja daerah melalui penyesuaian APBD dan optimalisasi penggunaan anggaran.(*)
