MUARA SABAK, netinfo.id – Pemerintah Kabupaten Tanjabtimur menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (01/04/26).
Dalam penyampaiannya, Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, menegaskan bahwa berbagai program prioritas yang menjadi janji kampanye “Merata” telah mulai direalisasikan secara bertahap sepanjang tahun 2025.
“Program insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan telah mulai kami laksanakan secara bertahap sejak tahun 2025. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran masyarakat di tingkat paling bawah,” ujar Bupati.
Selain itu, pengadaan kapal nelayan juga telah direalisasikan sebanyak satu unit pada tahun 2025, lengkap dengan dukungan teknologi perikanan serta penguatan sumber daya manusia pengelola.
Di sektor infrastruktur, pembangunan tanggul bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
“Tahun 2025, pembangunan tanggul telah mencapai 357,21 kilometer, melebihi target awal sebesar 200 kilometer. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam perlindungan wilayah pesisir,” tegasnya.
Sementara itu, program Universal Health Coverage (UHC) juga telah mencapai cakupan 100 persen, sehingga seluruh masyarakat ber-KTP Tanjung Jabung Timur dapat memperoleh layanan berobat gratis di fasilitas kesehatan mitra BPJS.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta program makan bergizi gratis.
“Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari penyediaan lokasi, pemetaan distribusi, hingga validasi data penerima manfaat guna memastikan program berjalan optimal,” jelas Bupati.
Pemerintah juga memastikan akan lebih fokus dalam menuntaskan visi dan misi pembangunan daerah periode 2025–2029, termasuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp80,915 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk menyeimbangkan surplus dan defisit APBD tahun 2026.
