“Poin utama Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati oleh 10 Gubernur se-Sumatera dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2026 berfokus pada sinkronisasi rencana pembangunan antardaerah dengan kebijakan nasional,” ujar Ariansyah.
Berikut adalah 4 poin utama kesepakatan dalam MoU tersebut:
1. Urusan Logistik dan Konektivitas Antarwilayah, Menyelaraskan arus logistik, penguatan jalur rantai pasok, dan konektivitas infrastruktur transportasi antarprovinsi di Sumatera untuk memperlancar mobilitas barang dan menekan biaya operasional.
2. Pembangunan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan, Menyatukan komitmen dalam transisi energi, hilirisasi komoditas unggulan secara ramah lingkungan, serta investasi hijau guna memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem alam Pulau Sumatera.
3. Digitalisasi Data Pembangunan, Mendorong integrasi dan pertukaran data antarpemerintah provinsi di Sumatera untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data (data-driven) secara akurat dan transparan.
4. Sinergitas Investasi Regional dan Perdagangan Internasional, Menjadikan kerja sama regional ini sebagai jembatan untuk membawa potensi lokal Sumatera masuk ke pasar sub-regional yang lebih luas. (*)
