Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, efisiensi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pemangkasan belanja, tetapi harus diarahkan pada penguatan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja yang kurang produktif seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak sebaiknya dikurangi. Anggaran harus dialihkan ke sektor yang menjaga daya beli dan membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Firdaus menilai sektor pangan, pertanian, perkebunan rakyat, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan UMKM perlu menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Jambi.
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan Jambi terhadap komoditas dunia membuat daerah sangat rentan terhadap dampak perang dagang dan fluktuasi harga internasional.
“Kalau harga sawit, karet atau batu bara turun, otomatis pendapatan masyarakat juga ikut melemah. Karena itu Jambi tidak boleh terus bergantung pada penjualan bahan mentah,” katanya.
Menurutnya, hilirisasi sektor perkebunan, terutama sawit, harus diperkuat agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung di daerah.
“Hilirisasi sawit, penguatan UMKM pangan dan perdagangan lokal menjadi sektor yang paling potensial menopang ekonomi Jambi ke depan,” imbuhnya.
Terkait pelemahan rupiah yang menyentuh kisaran Rp17.500 per dolar AS, Firdaus menilai kondisi tersebut memang menjadi tekanan serius, namun belum dapat disebut sebagai krisis moneter seperti tahun 1998.
“Kondisi sekarang berbeda dengan 1998. Sistem perbankan lebih kuat, cadangan devisa masih tersedia dan kebijakan moneter pemerintah juga lebih siap. Jadi ini lebih tepat disebut tekanan nilai tukar, bukan krisis moneter,” pungkasnya.(*)
