“Pekerja harus mendapatkan edukasi dan standar keselamatan yang jelas. Kalau memang sekarang sudah masuk dalam tata kelola resmi, maka standar keselamatannya juga harus naik. Kita tidak ingin ada lagi masyarakat yang bekerja dengan risiko besar tanpa perlindungan yang memadai,” tegasnya.
Politisi PAN tersebut juga mengingatkan agar perlindungan lingkungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumur minyak rakyat.
Pemerintah daerah bersama BUMD, menurutnya, harus memastikan kegiatan produksi tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Diharapkan Berkontribusi pada PAD
Di sisi lain, keberadaan badan usaha resmi dinilai membuka peluang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan tata kelola yang jelas, profesional, dan transparan, potensi ekonomi dari sektor minyak rakyat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Muaro Jambi.
“Ini harus menjadi win-win solution. Masyarakat mendapat kepastian dan penghasilan yang lebih baik, daerah memperoleh manfaat ekonomi, sementara pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam koridor aturan dan memperhatikan kepentingan lingkungan,” jelas Robinson.
Robinson memastikan DPRD Muaro Jambi siap menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan.
Baginya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari terbitnya legalitas, tetapi harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“DPRD akan melihat dan mengawal bagaimana implementasinya. Kita ingin ada perubahan nyata. Yang sebelumnya tidak tertata menjadi tertata, yang berisiko menjadi lebih aman, dan yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi Muaro Jambi,” tandasnya.(Adv)
