Karena itu, warga berharap pemerintah tidak hanya kembali melakukan mediasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
DPRD Minta Semua Pihak Buka Data
Aidi mengakui DPRD Kabupaten Muaro Jambi belum mengetahui secara rinci persoalan yang disampaikan warga.
“Yang jelas DPRD tidak tahu persoalan ini,” ujar Aidi.
Ia juga mempertanyakan informasi mengenai aliran sungai yang disebut warga tertutup akibat aktivitas pertambangan.
“Ditutup ya sungainya?” kata Aidi.
Menurutnya, informasi tersebut harus dipastikan melalui pemeriksaan dan penjelasan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
DPRD, lanjut Aidi, perlu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi sebenarnya di lapangan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tidak boleh hanya didasarkan pada klaim salah satu pihak. Fakta lapangan dan ketentuan hukum harus menjadi dasar dalam menentukan tindakan.
Jika nantinya pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau dampak aktivitas perusahaan terhadap masyarakat, maka penanganan harus dilakukan sesuai aturan, termasuk kemungkinan evaluasi terhadap perizinan.
Sebaliknya, apabila dugaan warga tidak terbukti, pemerintah dan pihak terkait tetap perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kerusakan tanaman serta kondisi aliran sungai.
Warga Minta Jangan Berhenti di Mediasi
Warga berharap persoalan yang mereka klaim telah berlangsung hampir tiga tahun tersebut segera mendapat kepastian.
Mereka meminta dilakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab kerusakan kebun sawit dan perubahan kondisi aliran sungai, sekaligus memastikan ada atau tidaknya hubungan dengan aktivitas pertambangan.
Hingga berita ini ditulis, PT Sinar Gunung Moile (PT SGM) belum memberikan tanggapan terkait keluhan warga mengenai kerusakan kebun sawit, dugaan penyempitan atau tertutupnya aliran sungai, maupun persoalan ganti rugi.(Adv)
