MUARASABAK, netinfo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi serta rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025, Selasa (28/4/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, SH, didampingi Wakil Ketua I Asniba, A.Md dan Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, SE. Turut hadir Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muslimin Tanja, anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dalam rapat tersebut, juru bicara Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan serta rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil kajian, evaluasi, dan pendalaman yang dilakukan masing-masing komisi bersama mitra kerja terkait.
Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, SH, menegaskan bahwa LKPJ memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Menurutnya, melalui LKPJ dapat diketahui tingkat capaian program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan pembangunan.
“LKPJ memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan, yakni untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan program-program pembangunan,” ujar Zilawati dalam rapat paripurna tersebut.
Ia menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan hasil pembahasan yang dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh komisi bersama mitra kerja terkait. Berbagai masukan dan hasil evaluasi kemudian dirumuskan menjadi catatan strategis yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut Zilawati, laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD pada dasarnya memuat apresiasi terhadap berbagai capaian pembangunan yang telah diraih, sekaligus memberikan sejumlah rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran di masa mendatang.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.
“Rekomendasi yang disampaikan DPRD diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025.
