JAMBI, netinfo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanjab Timur, Rabu (29/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, SH, didampingi Wakil Ketua I Asniba, A.Md dan Wakil Ketua II Siti Aminah, SE. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Tanjab Timur Muslimin Tanja, Sekretaris DPRD Drs. Berilyan, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten Setda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta insan pers.
Agenda rapat meliputi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD sekaligus penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Meskipun seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ tersebut, sejumlah catatan strategis disampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Ilham, menyoroti pentingnya penyediaan layanan psikolog bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan tenaga psikolog sangat dibutuhkan untuk mendukung penanganan kesehatan mental, rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, hingga pendampingan korban tindak kekerasan.
Selain itu, Fraksi PAN juga mendorong Dinas Lingkungan Hidup agar lebih optimal dalam pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan, khususnya pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Keadilan yang disampaikan Farhan Sirajuddin Yusuf menerima LKPJ Bupati Tahun 2025 dengan sejumlah catatan penting. Fraksi tersebut meminta Pemerintah Daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD melalui Komisi I, II, dan III.
Menurut Fraksi Demokrasi Keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Drs. Syahbuddin, MH, menekankan pentingnya pemetaan tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sesuai kebijakan Kementerian PAN-RB.
Langkah tersebut dinilai penting guna menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah.
Fraksi NasDem juga menilai tingginya realisasi anggaran yang mencapai 92,78 persen harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra melalui Ambo Acok meminta kepala daerah segera merealisasikan sejumlah program yang pernah disampaikan kepada masyarakat, di antaranya pemberian insentif bagi Ketua RT sebesar Rp1 juta per bulan, pembangunan tanggul sepanjang 1.000 kilometer, serta bantuan pompong 10 GT bagi nelayan.
Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan dari instansi terkait mengenai bantuan kapal nelayan yang disebut berukuran 10 GT namun dalam pelaksanaannya diterima koperasi dengan ukuran 16 GT.
Sedangkan Fraksi Golkar melalui Alam Bakri memberikan apresiasi kepada Komisi I, II, dan III DPRD yang telah melaksanakan pembahasan LKPJ secara komprehensif, kritis, dan konstruktif.
Menurut Fraksi Golkar, pembahasan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Golkar juga mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemetaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perhatian khusus terhadap sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan pesisir.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dengan berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.
Menutup rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, SH, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam proses pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025.
“Kami berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan DPRD dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti demi terwujudnya pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.(*)
