JAKARTA, netinfo.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menggelar konferensi pers bertajuk “Momentum Krisis Energi: Saatnya Transformasi Sistem Transportasi Nasional Berbasis Angkutan Umum” pada Rabu sore (15/04) bertempat di Commuter Hall Stasiun Juanda KCI, Jakarta Pusat.
Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan sejumlah pandangan sebagai usulan rekomendasi atas kebijakan yang telah atau akan diterapkan, khususnya berkaitan dengan efisiensi energi dan sektor transportasi secara menyeluruh.
MTI memandang bahwa krisis energi global harus diposisikan sebagai momentum strategis untuk melakukan transformasi sistem transportasi nasional secara menyeluruh. Kebijakan yang sekadar berfokus pada pengendalian mobilitas tidak akan cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.
MTI mendorong program peralihan menuju sistem transportasi berbasis angkutan umum, reorientasi subsidi energi menjadi subsidi angkutan umum, penguatan transportasi publik di wilayah perkotaan dan perdesaan,
serta integrasi sistem logistik nasional untuk dipercepat agar Indonesia tidak hanya mampu merespon krisis energi, melainkan juga dapat membangun sistem transportasi yang lebih efisien, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan tekanan terhadap ketahanan energi Indonesia.
Dalam konteks ini, sektor transportasi menjadi titik paling rentan, mengingat lebih dari separuh konsumsi BBM nasional berasal dari sektor ini dan didominasi oleh moda transportasi darat berbasis kendaraan pribadi.
Respons kebijakan pemerintah saat ini, seperti pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penerapan sistem Kerja Dari Rumah (Work From Home/WFH), merupakan langkah cepat yang penting.
Namun demikian, pendekatan tersebut masih bersifat jangka pendek dan berorientasi pada pengendalian mobilitas (demand suppression), belum menyentuh transformasi sistem transportasi secara struktural.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menegaskan bahwa krisis energi harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh atas sistem transportasi nasional melalui peralihan menuju sistem transportasi berbasis angkutan umum, reorientasi subsidi energi, serta penguatan transportasi publik di seluruh wilayah Indonesia serta integrasi sistem logistik nasional.” ungkap Haris.
Kenaikan harga energi global berdampak langsung terhadap biaya transportasi, inflasi, serta daya beli masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan ketergantungan tinggi terhadap impor BBM menghadapi risiko berlapis, terutama pada sektor transportasi yang menjadi tulang punggung mobilitas manusia dan distribusi barang.
Struktur sistem transportasi nasional saat ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi, sementara layanan angkutan umum belum berkembang secara merata, khususnya di kota menengah dan wilayah perdesaan.
Kondisi ini menyebabkan tingginya konsumsi energi, rendahnya efisiensi sistem transportasi, serta meningkatnya kerentanan terhadap krisis energi. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan transportasi Indonesia bukan hanya bersifat operasional, tetapi juga struktural.
MTI mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons kondisi tersebut, antara lain melalui pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penerapan skema kerja fleksibel seperti Skema Work From Home (WFH), serta upaya menjaga stabilitas harga energi. Kebijakan tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global.
“MTI menilai bahwa pendekatan kebijakan yang saat ini ditempuh masih berorientasi pada pengendalian permintaan (demand suppression) dan pengendalian mobilitas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada transformasi sistem transportasi (system transformation).
Terdapat potensi efek samping yang perlu diantisipasi, antara lain, pergeseran perjalanan ke aktivitas nonproduktif yang berpotensi mengkonsumsi BBM (misalnya rekreasi) karena Skema Kerja Dari Rumah dilakukan pada hari kerja terakhir dalam satu pekan (hari Jumat), penurunan produktivitas ekonomi di sektor tertentu serta ketidakefektifan bila tanpa dukungan alternatif transportasi publik.
Selanjutnya, perlu dilakukan Simulasi Dampak Kebijakan atas kebijakan saat ini untuk menilai efektivitasnya, dengan melakukan uji pendekatan Before – After Analysis, dengan indikator seperti perubahan volume perjalanan harian, konsumsi BBM sebelum dan sesudah kebijakan Kerja Dari Rumah, dan perubahan pola perjalanan (lokal vs luar kota).
Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar menghasilkan efisiensi energi, bukan sekadar redistribusi mobilitas” tambah Haris.
Kemudian pembelajaran internasional (International Benchmarking) dari beberapa negara menunjukkan adanya kebijakan kombinatif dalam menghadapi krisis energi, antara lain: pemberian subsidi langsung atau tarif nol (gratis) untuk angkutan umum,
integrasi kebijakan transportasi dengan stimulus ekonomi, dan percepatan elektrifikasi transportasi publik. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi yang efektif tidak hanya membatasi mobilitas, tetapi juga menyediakan alternatif yang menarik dan terjangkau.
MTI juga memandang terdapat *permasalahan mendasar pada sistem transportasi nasional*. Secara substantif, permasalahan mendasar dalam sistem transportasi nasional dapat diidentifikasi sebagai berikut:
Pertama, ketergantungan yang tinggi terhadap kendaraan pribadi sebagai moda utama, yang berdampak pada konsumsi BBM yang besar dan tidak efisien.
Kedua, keterbatasan layanan angkutan umum yang andal, terjangkau, dan terintegrasi di luar kota-kota besar, sehingga masyarakat tidak memiliki alternatif mobilitas yang memadai.
Ketiga, kebijakan transportasi yang masih berfokus pada pembatasan mobilitas, tanpa diimbangi dengan penyediaan sistem transportasi alternatif yang kuat.
Keempat, belum optimalnya integrasi kebijakan transportasi dengan sistem logistik nasional, sehingga kenaikan harga energi turut berdampak pada distribusi barang dan stabilitas harga
Kelima, belum dilakukannya reorientasi kebijakan subsidi energi secara signifikan, di mana subsidi BBM masih lebih banyak dinikmati oleh kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum.
Dari berbagai faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan terletak pada belum terbangunnya sistem transportasi yang efisien, berbasis angkutan umum, dan terintegrasi secara nasional.
Oleh karenanya, *MTI menyampaikan sejumlah penguatan dan penyempurnaan kebijakan* sebagai berikut:
1. Transformasi Sistem Transportasi Nasional. Melalui langkah-langkah strategis dalam transformasi sistem transportasi nasional diantaranya,
a) Mendorong peralihan moda (modal shift) dari kendaraan pribadi ke angkutan umum melalui peningkatan kualitas layanan, keterjangkauan tarif, dan keandalan sistem transportasi publik. Rekomendasi MTI mencakup peningkatan layanan angkutan umum secara masif, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan,
penjaminan ketersediaan BBM bagi angkutan umum tanpa pembatasan sebagai bentuk afirmasi kebijakan, dan pemberian insentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi publik, melalui tarif terjangkau dan layanan yang andal.
b)Mengembangkan program nasional transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, termasuk melalui skema layanan berbasis BRT dan angkutan pengumpan (feeder).
Rekomendasi MTI mencakup mengembangkan sistem angkutan umum di sekitar 98 kota menengah di Indonesia, merevitalisasi angkutan perdesaan yang mengalami penurunan signifikan, dan membangun konektivitas antarwilayah berbasis transportasi publik yang efisien dan terjangkau
c) Melakukan reorientasi subsidi energi secara bertahap dari BBM kendaraan pribadi menuju subsidi operasional dan pengembangan angkutan umum.
Investasi pada transportasi publik memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, antara lain penghematan konsumsi energi, penurunan biaya transportasi masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, serta pengurangan kemacetan dan emisi.
Dengan demikian, subsidi transportasi publik tidak hanya merupakan kebijakan sosial, tetapi juga investasi ekonomi strategis jangka panjang.
