Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP
Akademisi UIN STS Jambi
JAMBI, netinfo.id – Hilirisasi dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi nasional.
Gagasan tersebut lahir dari kesadaran bahwa daerah-daerah penghasil sumber daya alam tidak dapat terus bergantung pada penjualan komoditas mentah yang memiliki nilai tambah rendah.
Melalui hilirisasi, komoditas diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas basis usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, agenda tersebut memiliki relevansi yang sangat besar.
Kedua daerah merupakan bagian penting kawasan pesisir timur Jambi yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, mulai dari kelapa sawit, kelapa rakyat, pinang, perikanan tangkap dan budidaya, hingga sektor migas dan perdagangan pesisir.
Struktur ekonomi kawasan ini sejak lama ditopang oleh sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat (BPS Tanjung Jabung Barat)
Namun pengalaman banyak daerah menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak ditentukan semata oleh ketersediaan bahan baku, investasi atau pembangunan kawasan industri.
Tidak sedikit wilayah yang kaya sumber daya alam tetap mengalami kesulitan keluar dari ketergantungan ekonomi primer karena nilai tambah yang tercipta justru lebih banyak dinikmati di luar daerah.
Dalam banyak kasus, persoalannya bukan terletak pada kekurangan komoditas, melainkan pada keterbatasan kapasitas manusia yang mampu mengelola, mengembangkan dan menguasai rantai nilai ekonomi yang lebih kompleks.
Di sinilah pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan. Hilirisasi pada hakikatnya bukan sekadar proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, tetapi juga proses mengubah kapasitas masyarakat dari produsen komoditas menjadi pelaku ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah.
Tanpa transformasi SDM, hilirisasi berisiko hanya menghasilkan bangunan industri baru tanpa mengubah posisi masyarakat lokal dalam struktur ekonomi.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa banyak pabrik yang dapat dibangun atau berapa besar investasi yang dapat masuk ke daerah.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang akan mengoperasikan industri tersebut, siapa yang akan mengelola rantai pasoknya, siapa yang akan mengembangkan inovasinya dan siapa yang pada akhirnya menikmati nilai tambah yang tercipta dari proses hilirisasi tersebut.
Data pembangunan manusia menunjukkan bahwa kedua daerah sebenarnya telah mengalami kemajuan.
Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 mencapai 72,01 atau meningkat 0,57 poin dibanding tahun sebelumnya.
Pada tahun yang sama, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,68 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,32 tahun, dan Umur Harapan Hidup (UHH) mencapai 73,41 tahun. Tren tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia terus bergerak ke arah yang lebih baik. (BPS Tanjung Jabung Barat)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menunjukkan perkembangan pembangunan manusia yang positif. Meskipun demikian, karakter wilayah pesisir yang luas, sebaran penduduk yang relatif terpencar, serta dominasi aktivitas ekonomi primer masih menghadirkan tantangan tersendiri dalam peningkatan kualitas SDM.
Pembangunan manusia tidak lagi cukup diukur dari peningkatan indikator pendidikan dan kesehatan semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan struktur ekonomi yang semakin kompleks. (BPS Tanjung Jabung Timur)
Dalam perspektif transformasi ekonomi daerah, pembangunan SDM tidak lagi dapat dipandang sebagai agenda sosial yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fondasi utama transformasi ekonomi.
Hilirisasi membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknis, keterampilan pengolahan, penguasaan teknologi, kemampuan manajerial, hingga kapasitas membaca perubahan pasar. Artinya, semakin tinggi tingkat hilirisasi yang ingin dibangun, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas SDM yang harus dipersiapkan.
Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Banyak wilayah kaya komoditas tetap bertahan sebagai pemasok bahan baku karena kapasitas manusianya tumbuh lebih lambat dibanding kebutuhan transformasi ekonomi.
