OJK sebelumnya telah memberikan masa transisi agar pelaku industri dapat melakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan ditargetkan hingga April 2029.
Selama masa transisi, OJK akan terus memantau perkembangan pemenuhan komitmen setiap perusahaan serta berkoordinasi dengan pemegang saham, pengurus, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan terkait.
OJK juga menekankan pentingnya dukungan pemegang saham untuk memastikan kecukupan modal serta memperkuat tata kelola dan kemampuan operasional perusahaan agar proses transformasi berjalan efektif dan berkelanjutan.
Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Pelanggaran Berulang
Selain memperkuat kelembagaan, OJK terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah pelanggaran berulang.
OJK mengenakan sanksi kepada pelaku industri yang terbukti melakukan pelanggaran. OJK juga mendorong perbaikan melalui pembinaan, evaluasi penyebab pelanggaran, serta penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan.
Sebagai tindak lanjut atas sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan PE, OJK telah meminta perusahaan terkait untuk melakukan perbaikan, antara lain:
Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kompetensi pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
Memperkuat sistem pengendalian internal dan fungsi kepatuhan perusahaan;
Mengevaluasi penyebab pelanggaran secara menyeluruh serta menetapkan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa; dan
Menyampaikan hasil evaluasi serta pelaksanaan langkah perbaikan kepada OJK.
Dalam pengawasan MI, OJK terus memperkuat komunikasi secara proaktif dengan asosiasi industri. OJK juga meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan untuk mendorong kepatuhan serta penerapan tata kelola yang baik.
Langkah tersebut merupakan bagian dari pendekatan pengawasan OJK yang memadukan penegakan hukum, pencegahan, dan perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi risiko pelanggaran berulang.(*)
Informasi lebih lanjut:
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK – Wahyu Budi Satriyo
Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id
