MUARO JAMBI, netinfo.id – Wakil Ketua II DPRD Muaro Jambi, Jurjani, menegaskan bahwa rekomendasi yang telah diberikan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti harus dijalankan secara serius dan tidak hanya menjadi formalitas administratif.
Pernyataan itu disampaikan Jurjani menyusul insiden ratusan siswa yang mengalami keracunan usai mengonsumsi menu soto dalam program MBG beberapa waktu lalu. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting agar pengelola dapur MBG meningkatkan standar keamanan pangan.
“SPPG harus menjalankan seluruh rekomendasi yang telah diberikan Satgas MBG Muaro Jambi. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Tidak boleh ada kelalaian sedikit pun,” tegas Jurjani.
Ia menilai pengelolaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan disiplin tinggi terhadap standar operasional prosedur (SOP). Kesalahan pada satu tahapan proses produksi dapat menimbulkan dampak yang luas bagi penerima manfaat program.
“Kami mengharapkan ke depan agar pengurus SPPG konsisten menjalankan SOP yang diterapkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Jangan hanya bergerak setelah ada kejadian,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, Satgas MBG Muaro Jambi telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang wajib dipenuhi oleh SPPG Sengeti.
Rekomendasi tersebut meliputi penguatan penerapan Good Hygiene Practices (GHP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), serta penerapan SOP tertulis pada seluruh tahapan produksi makanan.
Selain itu, proses memasak diwajibkan dimulai pukul 02.00 hingga 03.00 WIB guna memastikan alur produksi dan distribusi makanan berjalan sesuai standar.
Satgas juga meminta pengelola menyediakan jalur terpisah antara akses karyawan dan penerimaan bahan baku, lengkap dengan administrasi penerimaan barang yang terdokumentasi.
Pada aspek penyimpanan, dapur diwajibkan memiliki ruang khusus pendinginan makanan setelah proses pemasakan dengan sistem penyimpanan tertutup dan suhu yang terkontrol.
Pemantauan suhu makanan matang juga harus dilakukan secara berkala dan dicatat selama proses memasak hingga pembersihan peralatan.
Tidak hanya itu, pengelolaan ompreng atau wadah makanan diminta diperbaiki sesuai SOP guna mencegah terjadinya kontaminasi silang.
Satgas turut menekankan penggunaan air yang memenuhi standar kesehatan dalam seluruh proses pengolahan makanan. Sumber air juga harus berada lebih dari 10 meter dari lokasi pembuangan limbah, sementara sistem pengelolaan limbah harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dapur.
Terakhir, seluruh tenaga dapur diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai langkah pencegahan terhadap potensi risiko keamanan pangan.
Jurjani berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga kejadian serupa tidak terulang dan program MBG dapat berjalan aman serta memberikan manfaat maksimal bagi para siswa.(*)
