JAMBI, netinfo.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi Dalam Rangka Membangun Sinergitas Guna Mewujudkan Jambi Mantap Berkelanjutan 2029.
Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pola kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/05/2026) pagi. Hadir pada kesempatan ini Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, ME, Sekda kabupaten/kota, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi beserta jajaran, dan Kabid Informasi Publik dan Statistik selaku Ketua Pelaksana Amirzan, SH.
Ditemui usai acara Sekda Sudirman menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kegiatan Ini menjadi penting dan sangat strategis. Ini juga bagian dari komitmen kita yang sudah masuk dalam lembaga publik yang informatif.
Hal ini harus terus dikuatkan, pejabat pengelolanya harus dikuatkan. Oleh karena itu, perlu kita tingkatkan lagi pemahaman para pejabat pengelola publik ini dalam memberikan informasi,” ujar Sekda Sudirman.
Ia menambahkan, pada prinsipnya seluruh informasi publik wajib disampaikan kepada masyarakat, selama informasi tersebut tidak masuk dalam kategori yang dikecualikan oleh undang-undang.
“Informasi publik wajib disampaikan sepanjang itu tidak dikecualikan. Artinya, sepanjang itu tidak rahasia negara, saya pikir sah-sah saja di publikasikan.Dan selama ini sudah cukup baik, cuma perlu peningkatan lagi.
Ketika ada permohonan informasi, harus segera dijawab dengan responsif dan sesuai regulasi. Termasuk ketika menyangkut hal-hal yang tidak boleh diinformasikan (dikecualikan), itu juga harus disampaikan alasannya dengan jelas kepada pemohon,” jelasnya.
“Pemerintah Provinsi Jambi mendorong semua badan publik dalam wilayah Provinsi Jambi untuk meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik, sekaligus menjadi upaya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik yang baik.
