Dokumen pertanggungjawaban tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan DPRD melalui alat kelengkapan dan komisi terkait untuk dilakukan penelaahan secara menyeluruh. Pembahasan tersebut mencakup evaluasi terhadap realisasi anggaran, capaian program, serta kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.
DPRD Muaro Jambi menilai proses pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi bagian dari mekanisme administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pembahasan yang objektif dan konstruktif, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pengelolaan anggaran daerah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, serta penguatan perekonomian masyarakat.
DPRD dan pemerintah daerah Muaro Jambi berharap pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan demikian, pengelolaan APBD diharapkan semakin transparan, tepat sasaran, efisien, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.(*)
