AdvetorialDaerahPeristiwa

Pemprov Jambi Perkuat Mitigasi Karhutla di Lahan Gambut, BPGMN Dorong Solusi Permanen dan Kolaborasi Lintas Sektor

×

Pemprov Jambi Perkuat Mitigasi Karhutla di Lahan Gambut, BPGMN Dorong Solusi Permanen dan Kolaborasi Lintas Sektor

Sebarkan artikel ini

“Selain patroli terpadu, upaya pencegahan dilakukan melalui pemantauan titik panas menggunakan aplikasi pemantauan hotspot, pemetaan wilayah rawan, edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap kawasan konservasi dan perusahaan pemegang izin,” lanjutnya.

“Satgas juga mendorong masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan dukungan alat berat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam pembukaan lahan tanpa pembakaran,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPGMN, Mayjen TNI Sriyanto, menyampaikan bahwa rapat koordinasi di Jambi merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat koordinasi langsung dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi permanen penanganan karhutla.

Menurutnya, penanganan gambut dan mangrove membutuhkan kerja bersama seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, serta pihak donor.

“Prinsipnya, kami ingin lebih dekat dengan wilayah masing-masing untuk mengetahui persoalan yang dihadapi di lapangan. Setelah dari Sumatera Selatan dan Riau, sekarang kami hadir di Jambi. Harapannya, kita dapat bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada dan BPGMN akan mendukung langkah-langkah yang bisa dilakukan,” ujar Sriyanto.

Ia menegaskan bahwa salah satu perhatian utama dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 adalah kewajiban perusahaan pemegang izin atau konsesi untuk turut bertanggung jawab dalam pencegahan karhutla, termasuk melalui pembangunan dan penguatan buffer zone atau zona penyangga hingga lima kilometer dari batas terluar wilayah konsesi sesuai ketentuan. Menurutnya, pemetaan kawasan penyangga di Provinsi Jambi telah dilakukan, tetapi cakupannya masih perlu ditingkatkan agar memenuhi target yang diharapkan.

“Kalau seluruh kawasan ini sudah terpenuhi hingga lima kilometer, tentu kita akan lebih cepat melakukan penanganan apabila terjadi kebakaran. Karena itu, seluruh pihak harus mengambil peran dan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing,” tegasnya.

READ  Dampingi Menhut Raja Juli, Al Haris Tinjau Konservasi Gajah dan Hutan Desa di Jambi

“Selain penguatan zona penyangga, BPGMN juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan air gambut, seperti sumur dalam, embung, waduk, serta optimalisasi sumber air dari sungai. Penggunaan teknologi pemantauan juga menjadi perhatian, khususnya untuk mengukur curah hujan, kelembapan tanah, dan tinggi muka air tanah sebagai indikator kondisi ekosistem gambut,” lanjutnya.

Sriyanto menyampaikan, pihaknya tengah mendorong penggunaan teknologi pemantauan yang lebih efektif dan efisien, termasuk pengembangan perangkat pemantauan yang dapat mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

“Dalam mendukung pelaksanaan program pada 2027, BPGMN juga membuka peluang koordinasi dan dukungan lintas kementerian/lembaga, baik dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan bibit pertanian dan perikanan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di desa-desa rawan karhutla,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya program revegetasi atau penanaman kembali kawasan gambut dengan tanaman endemik yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, pemulihan ekosistem tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat sekitar.

“Revegetasi harus kita dorong dengan tanaman endemik yang sesuai dengan kondisi wilayah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat ikut merasakan manfaatnya dan memiliki kepentingan untuk menjaga kawasan tersebut,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah segera menyampaikan data desa-desa prioritas, kebutuhan infrastruktur, potensi sumber air, serta jenis tanaman yang sesuai untuk mendukung program pemulihan ekosistem gambut di Provinsi Jambi.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jambi bersama BPGMN dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyatukan langkah, memperkuat tanggung jawab masing-masing sektor, serta menyusun program yang terukur dan berkelanjutan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih baik, mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan, sekaligus menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. (*)

READ  Kapolres Tanjabtimur Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kasat Polair dan Kapolsek Kuala Jambi