HAM Harus Dirasakan dalam Kehidupan Sehari-hari
Selain membahas persoalan agraria, Pigai menyoroti pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang mudah dipahami serta dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, perlindungan HAM tidak hanya berkaitan dengan kebijakan dan aturan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar, akses terhadap keadilan, serta perlakuan yang manusiawi bagi setiap warga negara.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat memahami hak-haknya dan mengetahui jalur yang tepat untuk menyampaikan pengaduan apabila merasa dirugikan.
Pigai juga mengingatkan pentingnya integritas kepemimpinan, penegakan hukum yang adil, serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Pembangunan, menurutnya, tidak semata-mata diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi kehidupan dan menjaga martabat manusia.
11 Program Unggulan untuk Kesejahteraan Warga
Dalam kesempatan yang sama, Maulana memaparkan berbagai program prioritas Pemkot Jambi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
Melalui 11 program unggulan, Pemkot Jambi mendorong peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan bagi pekerja rentan, pengelolaan persampahan, perbaikan lingkungan, pemenuhan hak anak, serta pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Jambi Bahagia, yakni kota yang bersih, aman, harmonis, dan agamis, dengan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemkot Jambi menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada kemajuan fisik, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak, perlindungan hak, serta akses terhadap keadilan.
Dorong Solusi yang Adil dan Berkepastian Hukum
Pertemuan antara Pemkot Jambi dan Menteri HAM RI diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong penyelesaian persoalan zona merah agraria yang telah lama menjadi perhatian masyarakat.
Pemkot Jambi berkomitmen untuk terus menyampaikan aspirasi warga, memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, serta mendorong proses penyelesaian yang transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Harapannya, upaya bersama tersebut dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang memberikan kejelasan status tanah sekaligus memastikan hak dan kepentingan masyarakat diperhatikan dalam setiap tahapan proses.
Bagi Pemkot Jambi, pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang menghadirkan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta memastikan setiap warga mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi.(*)
