“Selama ini pengemudi kerap menjadi pihak yang disalahkan, padahal tanggung jawab juga berada pada pemilik barang maupun operator. Dengan sistem digital, penelusuran tanggung jawab akan lebih jelas dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, penerapan sistem pengawasan berbasis digital diharapkan dapat meminimalisir praktik pungutan liar (pungli), karena berkurangnya interaksi langsung antara petugas dan pengemudi di lapangan.
“Kami tidak menutup mata terhadap adanya pungli dan telah mengambil tindakan tegas. Dengan sistem digital seperti CCTV dan ETLE, ruang terjadinya interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik tersebut dapat ditekan,” tambahnya.
Kementerian Perhubungan juga tengah menjalankan masa transisi menuju kebijakan Zero ODOL melalui sosialisasi kepada asosiasi pengemudi dan pelaku usaha angkutan barang.
Langkah ini dilakukan untuk mengurangi resistensi sekaligus memastikan seluruh pihak memahami dan siap beradaptasi dengan sistem pengawasan digital.
Aan optimistis, dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, target Zero ODOL pada 2027 dapat tercapai.
“Dengan komitmen bersama, kami optimistis target Zero ODOL 2027 dapat diwujudkan. Keselamatan menjadi prioritas utama, karena tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia,” pungkasnya.(*)
