Menurutnya, keterbatasan akses informasi dapat memunculkan berbagai persepsi, framing, hingga pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Kami berharap informasi publik benar-benar dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai terjadi sumbatan informasi yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan membangun berbagai macam opini terhadap pemerintah,” ujar Al Haris.
Ia menilai keterbukaan informasi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk bersikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui akses informasi dan keberadaan lembaga yang berwenang, masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun memberikan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
“Ini penting agar masyarakat bisa kritis terhadap kondisi pemerintahan daerah. Kalau ada hal-hal yang perlu dilaporkan, kita punya lembaga. Ini juga menjadi ajang koreksi bagi pemerintah agar semakin terbuka kepada publik,” katanya.
Al Haris berharap seluruh perangkat daerah semakin informatif dan tidak menutup akses terhadap informasi yang menjadi hak masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus diperkuat.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari mengatakan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi menjadi salah satu instrumen untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar semakin informatif.
Menurutnya, upaya keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga harus diterapkan oleh seluruh badan publik di daerah. (*)
