JAMBI, netinfo.id – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah strategis dalam memperkuat pengawasan investasi dengan membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal.
Kebijakan ini diresmikan oleh Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), guna memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berdaya saing.
Bupati menegaskan bahwa investasi tidak hanya dipandang dari besaran nilai, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, investasi harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Investasi yang kita dorong bukan hanya besar nilainya, tetapi juga harus patuh terhadap aturan serta ramah lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan tim ini bukan untuk menghambat aktivitas pelaku usaha. Sebaliknya, tim diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
“Pemerintah ingin memastikan seluruh kegiatan investasi berjalan sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 490/KEP.BUP/DPMPTSP/2025. Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertindak sebagai koordinator.
Sementara itu, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis akan menjalankan fungsi pengawasan lapangan, termasuk melakukan inspeksi rutin dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha, baik dalam hal perizinan, pajak, maupun retribusi daerah.
Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan regulasi lanjutan guna memperkuat pendelegasian kewenangan pengawasan kepada OPD teknis, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi turut mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Kabupaten Muaro Jambi periode 2025–2028.
Forum ini diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mengoptimalkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Bupati menekankan agar program CSR difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur desa, serta pelestarian lingkungan.
“Keberadaan perusahaan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi optimistis bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha akan mampu mempercepat pembangunan daerah.
“Melalui pengawasan yang terukur dan pendekatan persuasif, kita ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif,” pungkasnya.(*)
