JAMBI, netinfo.id – Wali Kota Jambi, Maulana, M.K.M., menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Wali Kota, Kamis pagi (2/4/2026).
Entry meeting ini menjadi penanda dimulainya proses audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran daerah sepanjang tahun 2025.
Pertemuan tersebut diikuti oleh para kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) BPK RI dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Wali Kota Maulana menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif serta menyediakan data yang akurat dan lengkap kepada tim pemeriksa.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini. Fokus utama kami saat ini adalah menyelesaikan berbagai tantangan pada sektor aset, khususnya pencatatan aset lama yang masih menjadi perhatian.
Sebagai langkah perbaikan, Pemkot Jambi akan segera melaksanakan sensus aset secara menyeluruh guna meningkatkan validitas data,” ujar Maulana.
Selain itu, Maulana turut menyoroti implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Ia mengakui bahwa beban belanja pegawai di Kota Jambi masih tergolong tinggi, yakni di atas 50 persen dari total anggaran, sementara target ideal nasional berada pada kisaran 30 persen.
Menurutnya, sebagai ibu kota provinsi, belanja pegawai memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Oleh karena itu, kebijakan ekstrem seperti pemutusan hubungan kerja terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan menjadi pilihan.
Sebagai solusi, Pemkot Jambi akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan dapat menurunkan proporsi belanja pegawai secara bertahap sehingga lebih proporsional terhadap total anggaran daerah.
Sementara itu, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Rosihan Enggrie Widyarsa, mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran di tengah dinamika ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal daerah.
Ia juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi yang relatif stabil di kisaran 5 persen. Namun demikian, Rosihan mendorong pemerintah daerah untuk mulai mendiversifikasi agenda kegiatan yang berdampak ekonomi.
“Selama ini kegiatan lebih banyak berfokus pada sektor kuliner dan pameran. Ke depan, kami mendorong pengembangan sport tourism atau penyelenggaraan event olahraga tahunan yang memiliki multiplier effect bagi perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Direktur Jenderal PKN V BPK RI, Widhi Widayat, turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu pada Maret lalu.
Ia menilai ketepatan waktu tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan merupakan bentuk disiplin dan transparansi. Hal ini penting agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, melainkan mampu mengelola keuangan secara mandiri,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Maulana didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi, Drs. H. A. Ridwan, M.Si., serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.(*)
