Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP
Akademisi UIN STS Jambi
JAMBI, netinfo.id – Kontroversi seputar keberadaan stockpile batubara milik PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di Jambi kembali memperlihatkan satu pola lama dalam cara kita memahami pembangunan.
Setiap kali masyarakat menolak sebuah proyek, narasi yang segera muncul hampir selalu sama, masyarakat dianggap menghambat investasi.
Penolakan dipahami sebagai resistensi terhadap kemajuan, seolah-olah pembangunan hanya memiliki satu arah, investasi datang, masyarakat menyesuaikan.
Cara pandang seperti ini sebenarnya terlalu sederhana untuk menjelaskan realitas konflik pembangunan yang terjadi di banyak tempat. Dalam praktiknya, penolakan masyarakat sering kali bukan lahir dari sikap anti-investasi, melainkan dari kekhawatiran yang sangat konkret terhadap dampak yang langsung menyentuh ruang hidup mereka.
Dalam sejumlah pemberitaan, perusahaan tersebut bahkan menyatakan bahwa proyeknya telah mengantongi berbagai perizinan sejak beberapa tahun lalu.
Perusahaan ini juga mengklaim menjadi satu-satunya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi yang mengambil langkah membangun jalan khusus batubara sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola angkutan batubara yang selama ini banyak menuai kritik.
Namun fakta bahwa proyek tersebut tetap memicu penolakan dari masyarakat memperlihatkan satu hal penting, legalitas administratif tidak selalu identik dengan penerimaan sosial.
Padahal, dalam logika pembangunan yang sehat, hubungan itu seharusnya berjalan dua arah. Investasi memang penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi investasi juga memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan ruang hidup masyarakat. Ketika keseimbangan ini hilang, konflik sosial menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.
Salah satu contoh yang paling jelas dari ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat pada keberadaan fasilitas logistik tambang seperti stockpile batubara.
Stockpile bukan sekadar fasilitas penyimpanan. Fasilitas ini merupakan simpul logistik industri ekstraktif yang membawa konsekuensi nyata, debu batubara, lalu lintas truk berat, kebisingan, dan tekanan ekologis terhadap lingkungan sekitar.
Jika fasilitas semacam ini berdiri terlalu dekat dengan permukiman atau ruang hidup masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekedar aktivitas ekonomi, tetapi kualitas hidup manusia.
Masalahnya, dalam banyak kasus pembangunan di Indonesia, konflik semacam ini hampir selalu diselesaikan dengan logika yang sama, masyarakat diminta memahami kepentingan investasi.
Namun jarang sekali pertanyaan sebaliknya diajukan, apakah investasi tersebut sudah ditempatkan pada ruang yang tepat? Pertanyaan ini menjadi penting karena dalam praktik pembangunan, persoalan penataan ruang sering kali justru tertinggal di belakang laju investasi.
