Jambi, netinfo.id – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menegaskan pentingnya komitmen kerja yang terukur, fokus, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (4/2/2026) siang.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa perjanjian kinerja merupakan amanah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat pemerintah, mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, hingga pejabat struktural pada setiap OPD.
“Perjanjian kinerja ini merupakan janji kerja yang tertulis, terukur, dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Arah kerjanya jelas, mengacu pada RPJMD serta visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan,” ujar Gubernur Al Haris.
Ia menegaskan bahwa perjanjian kinerja tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen manajemen kinerja untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah dilaksanakan secara sungguh-sungguh, fokus, dan berorientasi pada hasil.
“Dengan perjanjian kinerja ini, capaian setiap OPD dapat diukur secara objektif, dievaluasi secara transparan, serta dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya pemahaman tugas dan fungsi bagi setiap pejabat sesuai dengan jenjang jabatannya. Ia meminta agar indikator kinerja utama (IKU) dijabarkan secara konkret dan realistis, sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
“Ini bukan sekadar administrasi, tetapi merupakan komitmen. Penugasan dari pimpinan kepada pejabat di bawahnya harus dijalankan dengan kesungguhan, disiplin, dan menghasilkan output yang nyata,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur Al Haris mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk memiliki target bersama dalam membawa Jambi masuk dalam 10 besar provinsi terbaik secara nasional berdasarkan berbagai indikator kinerja pemerintahan.
Ia mencontohkan sejumlah capaian positif yang telah diraih, seperti peringkat pertama nasional dalam penilaian Ombudsman RI serta peningkatan signifikan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini menunjukkan bahwa kita mampu. Jika satu bidang dapat menjadi yang terbaik, maka bidang lainnya juga harus mampu. Mulai tahun 2026, kita harus berpikir dan bekerja untuk berada di jajaran teratas nasional,” ujarnya optimistis.
