Dan Provinsi Jambi mengambil peran strategis dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030. Kita berkontribusi sekitar 10% dari target nasional, melalui berbagai program penurunan emisi yang didukung pembiayaan daerah dan hibah internasional. Program BioCF-ISFL menjadi instrumen penting dalam upaya kita menurunkan emisi.
Kita saat ini berada pada tahap akhir fase pra-investasi, dan sedang mempersiapkan fase pembayaran berbasis kinerja melalui skema ERPA. Dengan harga karbon sebesar USD 7 per ton CO₂e, potensi penerimaan Jambi dapat mencapai USD 70 juta,” jelas Wagub Sani.
Wagub Sani juga menegaskan bahwa Provinsi Jambi menempatkan agenda penurunan emisi dan pengelolaan lanskap berkelanjutan bukan sebagai program sektoral semata, tetapi sebagai bagian integral dari arah pembangunan daerah.
Melalui RPJMD Provinsi Jambi. Provinsi Jambi telah mengarusutamakan prinsip pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim sebagai fondasi utama pembangunan jangka menengah.
“Arah kebijakan ini kemudian dipertegas melalui roadmap Ekonomi Hijau Provinsi Jambi, yang kami posisikan sebagai paradigma baru pembangunan daerah yaitu pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan,
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara simultan. Dalam kerangka tersebut, Program BioCF-ISFL menjadi instrumen operasional yang sangat strategis untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam aksi nyata di tingkat tapak,” tegas Wagub Sani.
Dalam kesempatan tersebut Wagub Sani mempercayai bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi besar untuk menjadi contoh keberhasilan implementasi program penurunan emisi berbasis kinerja di Indonesia.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, kita dapat membuktikan bahwa hutan bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga sumber kesejahteraan. Sebagaimana komitmen kami: “Jambi siap menjadi contoh bahwa hutan dapat menjadi sumber kesejahteraan melalui pembayaran berbasis hasil.” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, menegaskan pentingnya evaluasi dari fase pra-investasi ini untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Jambi ke depan.
“Fase pra-investasi ini telah memberikan banyak pembelajaran bagi kita. Ke depan, Bappeda akan memastikan program penurunan emisi ini terintegrasi langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada ekonomi hijau,” jelas Agus Sunaryo.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kolaborasi seluruh kabupaten/kota sangat krusial agar target penurunan emisi gas rumah kaca dan tata kelola lahan yang berkelanjutan di Jambi dapat tercapai sesuai rencana.
“Kehadiran para wakil kepala daerah hari ini membuktikan komitmen solid. Menjaga lanskap hutan Jambi sekaligus menumbuhkan ekonomi adalah tugas lintas sektoral yang harus kita kerjakan bersama,” ujarnya. (*)
