“Uang tersebut sepenuhnya mengalir di tingkat bawah karena SPPG berada di desa-desa. Dana ini masuk ke petani, peternak, pedagang beras, penjual ayam, telur, buah dan sayur. Ini yang menggerakkan ekonomi rakyat,” jelas Sony.
Ia menegaskan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan rantai pasok, termasuk praktik rekayasa koperasi atau pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Satgas MBG kabupaten/kota diminta memastikan SPPG benar-benar menyerap produk lokal.
“Kita tidak boleh terbalik. Prioritas tetap kelompok rentan,” tegasnya.
Untuk menjaga kualitas layanan, mulai pekan depan BGN akan menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi. Penerima manfaat dapat memberikan penilaian terkait ketepatan waktu distribusi, aroma dan rasa makanan, variasi menu, hingga kesesuaian standar operasional prosedur (SOP).
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyampaikan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh pihak yang terlibat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami mengapresiasi dan mendukung penuh suksesnya Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong penguatan rantai pasok melalui pemberdayaan masyarakat seperti urban farming, rooftop gardening, vertical garden, dan pengembangan desa tematik guna menjamin ketersediaan bahan pangan bagi SPPG.
Melalui konsolidasi ini, diharapkan pelaksanaan Program MBG di Provinsi Jambi semakin optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat dan kesejahteraan ekonomi daerah.(*)
