JAMBI, netinfo.id – Pemerintah Provinsi Jambi dipastikan belum akan membuka penerimaan formasi baru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam waktu dekat.
Keputusan tersebut diambil di tengah upaya efisiensi anggaran serta tingginya beban belanja pegawai yang masih menjadi tantangan bagi keuangan daerah.
Pemprov Jambi memilih memprioritaskan penataan dan penyelesaian status ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini masih dalam proses.
Kebijakan tersebut mencerminkan pergeseran fokus pemerintah daerah dari penambahan aparatur menuju penataan struktur kepegawaian yang lebih berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan hingga saat ini Pemprov Jambi belum mengajukan usulan kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada pemerintah pusat.
“Formasi untuk kebutuhan ASN di Pemprov Jambi itu belum ada, jadi kita belum mengajukan formasi,” ujar Sudirman.
Ia menegaskan bahwa kewenangan penerimaan ASN maupun PPPK sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menentukan rekrutmen aparatur.
“Penerimaan PPPK maupun ASN itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah tidak bisa leluasa,” katanya.
Di balik belum dibukanya formasi CPNS, terdapat tantangan besar yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Saat ini, Pemprov Jambi masih memiliki tanggung jawab menyelesaikan penataan tenaga honorer yang tersisa, termasuk ribuan pegawai yang akan diarahkan ke skema PPPK paruh waktu.
Berdasarkan data yang ada, sekitar 6.438 pegawai masih berada dalam proses penataan dan penyelesaian status kepegawaian.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat menargetkan seluruh daerah untuk menekan belanja pegawai hingga maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027. Sementara itu, porsi belanja pegawai Pemprov Jambi saat ini masih berada di kisaran 38 persen dari APBD.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih cukup terbebani oleh tingginya pengeluaran untuk aparatur, sehingga pembukaan formasi baru dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran daerah.
“Kita harus mengurangi belanja pegawai sampai 30 persen pada 2027. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPPK,” tegas Sudirman.
Kebijakan menunda rekrutmen CPNS menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Jambi dalam menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus menuntaskan agenda reformasi birokrasi.
Pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada penambahan jumlah pegawai, tetapi juga berupaya memastikan struktur aparatur yang ada lebih efektif, efisien, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Meski demikian, penundaan pembukaan formasi CPNS berpotensi mengurangi peluang bagi masyarakat yang ingin berkarier sebagai ASN.
