Pelatihan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) akan terus didorong secara berkala. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sekaligus menghasilkan karya pemberitaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, kompetensi jurnalistik tidak akan cukup tanpa dibarengi dengan etika profesi.
PWI Muaro Jambi menempatkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan tugas kewartawanan. Setiap berita memiliki konsekuensi terhadap kehidupan seseorang maupun kepentingan publik sehingga proses pemberitaan harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Pemberitaan tidak boleh dibangun berdasarkan rumor, prasangka, tekanan, ataupun kepentingan tertentu. Setiap informasi harus melalui proses verifikasi dan konfirmasi yang memadai sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Sinergi dengan Pemerintah, Independensi Tetap Dijaga
Selain meningkatkan kompetensi wartawan, PWI Muaro Jambi juga berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.
Namun, sinergi tersebut tidak boleh menghilangkan independensi pers.
Kemitraan antara media dan pemerintah harus ditempatkan dalam koridor profesional. Pers memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai keberhasilan pembangunan secara objektif, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki kewajiban menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Fungsi kontrol sosial merupakan bagian penting dari tugas pers dan tidak boleh hilang hanya karena hubungan kemitraan.
Pers harus tetap menjadi mata dan telinga masyarakat. Ketika kebijakan berjalan dengan baik, media menyampaikannya berdasarkan fakta. Sebaliknya, ketika ditemukan persoalan, pers juga berkewajiban mengungkapnya secara kritis, berimbang, dan berdasarkan data.
Di bawah kepemimpinan Mustopa Burhan, PWI Muaro Jambi diharapkan tidak hanya menjadi organisasi profesi bagi wartawan, tetapi juga menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pers sekaligus menjaga marwah dan profesionalisme jurnalistik.
Di Bumi Sailun Salimbai, tantangan pers ke depan semakin kompleks. Disinformasi harus dilawan dengan verifikasi, lemahnya kompetensi harus dijawab dengan peningkatan kapasitas, sementara tekanan kepentingan harus dihadapi dengan menjaga independensi.
Sebab, ketika informasi semakin mudah diproduksi dan disebarkan oleh siapa saja, tugas wartawan bukan sekadar menjadi yang tercepat menyampaikan berita, melainkan memastikan kebenaran tetap menjadi pijakan utama dalam setiap informasi yang diterima masyarakat.(*)
