“Bank daerah harus hadir dekat dengan masyarakat. Ketika pelaku UMKM mendapatkan modal, petani memperoleh akses pembiayaan, pedagang dapat mengembangkan usaha, dan masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan, di situlah kemerdekaan memiliki makna ekonomi yang nyata,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ekspansi pembiayaan harus tetap dibarengi prinsip kehati-hatian. Pertumbuhan kredit yang sehat harus berjalan seimbang dengan kualitas aset, manajemen risiko, tata kelola dan kemampuan recovery kredit.
“Semangat kemerdekaan bukan berarti mengejar pertumbuhan tanpa batas. Justru kemerdekaan harus dibangun dengan fondasi yang kuat, termasuk perbankan yang sehat, efisien, prudent dan dipercaya masyarakat,” tegas Laila.
Menurutnya, Bank Jambi juga memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai motor ekonomi daerah.
Penyaluran KUR di Provinsi Jambi hingga Mei 2026 telah mencapai Rp3,42 triliun kepada 35.744 debitur, dengan sektor pertanian menjadi salah satu sektor dominan. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan sektor produktif di daerah.
“Ke depan, semangat Bank Jambi harus sejalan dengan semangat kemerdekaan, yaitu menjadi bank yang semakin kompetitif tetapi tetap memiliki keberpihakan kuat terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Laila menilai, keberhasilan Bank Jambi dalam mengisi kemerdekaan pada akhirnya tidak hanya dilihat dari angka aset, laba dan pertumbuhan bisnis, tetapi dari seberapa besar manfaat keberadaan bank dirasakan masyarakat.
“Bank Jambi akan benar-benar menjadi bagian dari kemerdekaan ekonomi ketika masyarakat Jambi semakin mudah mengakses pembiayaan, semakin produktif, semakin mandiri dan semakin sejahtera. Itulah bentuk nyata mengisi kemerdekaan melalui sektor perbankan,” pungkasnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan posisi Bank Jambi sebagai BPD yang terus didorong untuk menjadi mitra pembangunan daerah dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian regional.(*)
