Sejumlah Anomali Jadi Bahan Evaluasi
Sebelum pertemuan berlangsung, tim KPK telah melakukan koordinasi dan mengumpulkan data dari pemerintah daerah, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta sumber data lainnya.
Berdasarkan penelaahan awal, tim menemukan sejumlah anomali atau hal-hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Namun, Uding menegaskan bahwa anomali tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya tindak pidana korupsi.
Sebaliknya, data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengklarifikasi persoalan, dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
“Dari data tersebut, kami menemukan beberapa anomali. Ini bukan berarti kasus, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki melalui evaluasi dan identifikasi agar diketahui langkah yang harus dilakukan,” jelasnya.
Dalam pembahasan bersama Pemkot Jambi, sejumlah aspek menjadi perhatian, di antaranya mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengelolaan hibah, serta penyaluran bantuan sosial.
Aspek-aspek tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait untuk memastikan kesesuaian proses dan pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku.
Uding menambahkan, berbagai hal yang masih membutuhkan penyempurnaan akan diklarifikasi bersama. Hasil pembahasan selanjutnya dituangkan dalam berita acara sebagai dasar tindak lanjut perbaikan.
Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Melalui koordinasi dan supervisi ini, Pemkot Jambi diharapkan dapat semakin memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
Sinergi antara pemerintah daerah dan KPK juga diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas, sehingga upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi diterapkan secara konsisten dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Dengan demikian, pembenahan tata kelola pemerintahan di Kota Jambi diharapkan dapat berjalan berkelanjutan, sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)
