“Dana Pokir adalah hasil aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui dewan. Namun, ketika ada oknum yang justru memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi dengan bekerja sama dengan rekanan dan OPD, itu yang kami minta untuk dihentikan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi tujuh nama oknum Anggota DPRD, baik dari dewan lama maupun baru, yang diduga terlibat dalam proyek dana Pokir.
Bahkan, ada indikasi keterlibatan anggota keluarga mereka dalam proyek perencanaan hingga pengerjaan fisik.
“Kami apresiasi usulan pembangunan dari masyarakat yang masuk dalam dana Pokir. Namun, dewan seharusnya hanya berperan dalam mengawasi, menganggarkan, dan membuat kebijakan, bukan ikut bermain proyek,” pungkasnya.(*)
